Catatan Komnas HAM: Polri Masih Menjadi Lembaga yang Paling Banyak Dilaporkan
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mengungkapkan, berdasarkan catatan pemantauan penegakan HAM di Indonesia, Kepolisian RI atau Polri jadi lembaga yang paling sering diadukan masyarakat.
Komisioner Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing, memperlihatkan jumlah laporan terhadap polisi sepanjang 2022 adalah 232 kasus yang tengah atau udah diselidiki mereka. Ia beri tambahan tipe hak-hak yang dilanggar umumnya adalah hak atas keadilan dan hak atas rasa aman.
Sembilan anggota Komnas HAM periode 2022-2027 berpose setelah melakukan serah menerima jabatan di Kantor Komnas HAM, Jakarta, 11 November 2022. TEMPO/Magang/Aqsa Hamka
TEMPO.CO, Jakarta – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mengungkapkan, berdasarkan catatan pemantauan penegakan HAM di Indonesia, Kepolisian RI atau Polri jadi lembaga yang paling sering diadukan masyarakat Konsekuensi Hukum Jika Membayar Biaya Sogok Masuk Polisi .
Komisioner Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing, memperlihatkan jumlah laporan terhadap polisi sepanjang 2022 adalah 232 kasus yang tengah atau udah diselidiki mereka. Ia beri tambahan tipe hak-hak yang dilanggar umumnya adalah hak atas keadilan dan hak atas rasa aman.
“Dari 534 kasus yang ditindaklanjuti melalui pemantauan dan penyelidikan dan termasuk 257 kasus melalui mediasi, Kepolisian selamanya tempati posisi pertama bersama bersama 232 kasus,” kata Uli di dalam peringatan Hari HAM Sedunia terhadap Sabtu, 10 Desember 2022.
Baca juga: Komnas HAM: Belum Ada Pelibatan Substansial Masyarakat di dalam Pembuatan Undang-Undang
Meski tempati peringkat pertama, jumlah aduan terhadap polisi selanjutnya mengalami penurunan berasal dari th. sebelumnya. Pada 2021, catatan akhir th. Komnas HAM mencatat sebanyak 661 aduan masyarakat terhadap kepolisian les Private Bimbel Masuk AKPOL POLRI .
Uli beri tambahan posisi ke-2 lembaga yang paling sering diadukan adalah korporasi. Ia memperlihatkan ada sebanyak 75 kasus yang udah ditindaklanjuti merupakan aduan terhadap pihak korporasi yang bersengketa bersama bersama masyarakat.
“Sementara itu, untuk tipe kasus terbanyak yang dilaporkan adalah konflik agraria,” ujar dia.
Komisioner Komnas HAM Bidang Pengaduan, Hari Kurniawan memperlihatkan banyak berasal dari laporan perihal konflik agraria selanjutnya yang disebabkan oleh kebijakan dan tata kelola agraria.
Artinya, ia mengatakan, seringkali perspektif hak asasi masyarakat terpinggirkan di dalam kebijakan pembangunan oleh pemerintah. Ia mengatakan, seringkali perspektif hak asasi masyarakat terpinggirkan di dalam kebijakan pembangunan oleh pemerintah.
“Ini artinya seringkali kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak cocok bersama bersama prinsip-prinsip hak asasi manusia,” kata Hari di dalam konferensi pers catatan akhir th. Komnas HAM terhadap Sabtu, 10 Desember 2022.
Kasus-kasus yang diadukan masyarakat terhadap lain layaknya pembunuhan, intimidasi, kekerasan fisik, perampasan lahan, dan lain-lain. Oleh sebab itu, Hari mengatakan, isu-isu agraria dapat jadi tidak benar satu fokus utama Komnas HAM ke depan